Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020

Berikut ini adalah berkas PERSESJEN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020. Download file format PDF.

PERSESJEN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PERSESJEN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020:

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5. Operator seluler adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi seluler.
6. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.
7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus.
9. NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

B. Tujuan

Bantuan kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19). 

BAB II

PEMBERI, BENTUK, DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

A. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota data internet.

C. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan kuota data internet dibagi atas:

1. Kuota Umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
2. Kuota Belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Rincian bantuan kuota data internet sebagai berikut:

PERSESJEN No 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

A. Penerima Bantuan

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. mahasiswa; dan
4. dosen.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; a. Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan b. Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah a. Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan b. Memiliki nomor ponsel aktif.
3. Mahasiswa; a. Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree; b. Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan c. Memiliki nomor ponsel aktif.
4. Dosen; a. Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021; b. Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan c. Memiliki nomor ponsel aktif. 

BAB IV

MEKANISME PENYIAPAN DATA AWAL, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA NOMOR PONSEL

A. Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
2. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
3. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.

B. Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen

1. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti; (https://pddikti.kemdikbud.go.id).
2. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

C. Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
2. Operator seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
3. Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi: a. Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik; b. Pendidik ID sebagai kode unik pendidik; c. SDM ID sebagai kode unik dosen; d. Jenjang Pendidikan; e. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); f. Kode Perguruan Tinggi; g. Nama Sekolah; h. Nama Perguruan Tinggi; i. Provinsi; j. Kabupaten;  k. Kecamatan; dan l. Nomor Ponsel.
4. Operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
5. Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut: a. nomor ponsel aktif; b. nomor ponsel tidak aktif; dan c. nomor ponsel tidak ditemukan.

D. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.

b. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.

c. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.

d. Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.

e. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.

2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.

b. Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.

c. Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.

d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta. 

e. Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

E. Pemutakhiran Nomor Ponsel

1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

a. Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.

b. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.

c. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.

d. Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.

e. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan.

2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

a. Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.

b. Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.

c. Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.

d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta untuk data yang dimutakhirkan.

e. Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri untuk data yang dimutakhirkan. 

3. Pengunggahan SPTJM untuk pemutakhiran nomor ponsel dapat dilakukan sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya.

4. Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima bantuan kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya. 

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

Mekanisme penyaluran bantuan subsidi kuota data internet sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima bantuan kuota data internet sesuai dengan SPTJM.

2. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirimkan daftar penerima bantuan kuota data internet kepada operator seluler.

3. Operator seluler mengirimkan kuota data internet sesuai daftar penerima bantuan kuota data internet dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.

4. Operator seluler melaporkan hasil pengiriman kuota data internet kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.

5. Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut : 

a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020. 

b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.

c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan. 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

6. Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:

a. bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan

b. bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

7. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya. 

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

Pengadaan bantuan kuota data internet dilaksanakan sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (berdasarkan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan

c. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada operator seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2020. 

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui operator seluler, meliputi:

a. proses penunjukan operator seluler;

b. pelaksanaan pekerjaan;

c. perhitungan hasil pekerjaan; dan 

d. serah terima hasil pekerjaan.

A. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi terhadap pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet berdasarkan laporan yang diberikan oleh operator seluler. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh operator seluler.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

C. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang isinya meliputi:

a. spesifikasi paket bantuan kuota data internet;

b. rencana dan realisasi anggaran;

c. sumber daya yang digunakan;

d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan

e. hal-hal lain yang dianggap perlu. 

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM

A. Pengawasan

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan bantuan kuota data internet wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan bantuan kuota data internet.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu Kemendikbud. 

B. Pelayanan Hukum

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelayanan hukum kepada KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat terkait pelaksanaan tugas dalam pengadaan bantuan kuota data internet. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat.

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

AINUN NA’IM

Download PERSESJEN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERSESJEN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

[Download File] PERSESJEN No 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PERSESJEN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Kuota Data dan Internet Tahun 2020. Semoga bisa bermanfaat.

Bagikan Artikel ini