Buku Pola Baru Manajemen SMA

Berikut ini adalah berkas Buku Pola Baru Manajemen SMA. Download file format PDF.

Buku Pola Baru Manajemen SMA

Buku Pola Baru Manajemen SMA

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Pola Baru Manajemen SMA:

Buku Pola Baru Manajemen Sekolah Menengah Atas ini diterbitkan oleh Direktorat SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Pengantar

 

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek dalam dunia pendidikan. Tidak terkecuali ter­ hadap pola manajemen di tingkat satuan pendidikan. Manajemen sekolah mau tidak mau harus mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Satuan pendidikan sebagai tempat ber­langsungnya proses pembelajaran, dituntut untuk terus menyesuai­kan diri dengan perkembangan yang terjadi.

Pola manajemen satuan pendidikan, khususnya SMA, pun tidak lu­put dari berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan. Agar tetap dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal, pola manajemen pun harus terus menyesuaikan diri.

Perubahan yang terjadi meliputi hampir semua segi. Mulai dari aspek prinsip pengelolaan, kewenangan, struktur organisasi, bahkan hingga ke ruang gerak manajemen. Semuanya berubah. Ke mana arah perubahannya? Inilah yang disajikan dalam buku ini.

Konten buku ini dihimpun dari data dan informasi hasil kegiatan direktorat dan dirangkai dengan referensi yang sesuai. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak untuk me­ mikirkan ulang pola manajemen sekolah ke depan. Tujuannya agar mampu beradaptasi melayani pendidikan untuk kualitas belajar yang lebih baik. Juga memberikan gambaran komprehensif kepada tiap sekolah untuk mengembangkan pola manajemennya yang selalu up to date dengan perkembangan zaman.

Kegunaan Buku

Kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan pemerintah, tak ubahnya payung besar bagi upaya peningkatan kualitas belajar siswa. Kebijakan ini memberi kekuatan pada peran guru dan satuan pendidikan untuk fokus pada kualitas pembelajaran. Momentum ini menjadi kekuatan bagi guru dan sekolah untuk berbenah diri. Lang­kah yang dapat dilakukan antara lain, memperkuat kolaborasi di internal sekolah, memperkuat kepemimpinan instruksional kepala sekolah, dan memperbaiki pola manajemen sekolah.

Pola manajemen sekolah selama ini dianggap bagian yang tidak esensial. Padahal, pengelolaan satuan pendidikan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu,bu­ ku ini mengangkat pola manajemen sekolah sebagai bahasan untuk menjadi perhatian semua pihak.

Dalam buku ini ditampilkan berbagai aspek yang mendorong mana jemen sekolah untuk berubah. Tata kelola sekolah secara tradisional tidak lagi memadai untuk bertahan di tengah perubahan. Manaje men harus berubah mengikuti perubahan dalam cara merencana kan, cara mengorganisasi, cara bekerja, cara melakukan kontrol, dan cara melakukan evaluasi dan perbaikan di bidang pendidikan.

Dengan memahami pergeseran yang terjadi diharapkan dapat mem­beri inspirasi pada semua pihak untuk melakukan penyesuaian­ penyesuaian dalam pengelolaan sekolah, sehingga dapat berfungsi optimal dalam menjalankan proses pendidikan, secara khusus dapat meningkatkan kualitas belajar siswa sebagaimana dicanangkan da­lam Kebijakan Merdeka Belajar.

Pendahuluan

Datanglah ke sekolah, coba cermati pola manajemen di sekolah. Selintas saja kita akan melihat gambaran bahwa tata kelola se­kolah dilakukan dengan pola yang nyaris seragam. Salah satunya nampak dari struktur organisasi yang menjadi cerminan bagaimana manajemen dijalankan.

Secara umum manajemen sekolah bersifat hierarkis, terstruktur dari kepala sekolah ke struktur di bawahnya yakni para wakil kepala se­ kolah, lalu staf dan guru. Kuat kesan para guru hanya sebagai pelak­ sana tugas dari aturan kerja yang berlaku di sekolah itu. Sehingga, segala hal terkait sekolah, selalu dianggap sebagai tanggungjawab kepala sekolah. Meski pada hakikatnya, secara profesional, tidaklah demikian. Guru adalah profesi yang bekerja dengan independensi tinggi dan bertanggungjawab sesuai tuntutan profesinya.

Bahkan di sekolah yang dikelola pemerintah alias sekolah negeri, posisi kepala sekolah tak ubahnya jabatan birokrasi. Para guru se olah pegawai pemerintah dan berperan sebagai layaknya birokrat. Sekolah swasta sebagai entitas masyarakat, kerapkali didorong­ dorong untuk menyerupai organisasi sekolah negeri. Bahkan kerapkali diukur dengan standar seperti para pegawai di sekolah pemerintah.

Strutur hierarkis inilah yang kental terasa di sekolah­sekolah kita saat ini. Hal demikian dapat dipahami mengingat manajemen se­ kolah, atau manajemen satuan pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA), mengacu pada standar pengelolaan yang ditentukan oleh pemerintah. Bukan hanya itu, bahkan sejumlah regulasi membuat sekolah tidak dapat melakukan inovasi dalam tata kelola karena dalih satu hal: “harus mengacu pada standar”. Inilah yang menjadi PR besar kita, yakni pengertian dan penerapan standar dalam dunia pendidikan.

Sebagaimana definisi umum, manajemen sekolah memiliki ke­samaan dengan makna manajemen umumnya. Makna manajemen adalah tata kelola organisasi. Mulai dari perencanaan, peng­ organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tu juan. Demikian pula halnya dengan manajemen sekolah.

Dalam Peraturan Mendikbud tentang Standar Pengelolaan Pendidi­ kan Formal yang dikeluarkan pada 2007, diatur tentang tata kelola sekolah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kepem­ impinan kepala sekolah. Misalnya dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Kepala SMA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah un­ tuk bidang akademik, sarana­prasarana, dan kesiswaan. Selanjutnya dalam lingkup lebih teknis jumlah wakil kepala sekolah juga diten­ tukan oleh jumlah peserta didik yang dilayani. Hal ini hanyalah sa­ lah satu dari pola manajemen sekolah, bagaimana pun kondisinya, memang pola manajemen sekolah dijalankan secara seragam.

Yang menjadi persoalan adalah apakah pola manajemen sekolah itu harus seragam? Apakah manajemen demikian mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dahsyat yang kini tengah terjadi? Apa­ kah pola manajemen itu mampu berperan optimal dalam menjalan­ kan proses pendidikan? Apakah pola manajemen sekolah tersebut benar­benar mampu meningkatkan kualitas belajar siswa?

Pertanyaan­pertanyaan inilah yang menjadi landasan pemikiran terhadap perlunya mengkaji lebih jauh tentang pola manajemen sekolah yang tetap dapat optimal menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelaja­ ran serta hasil belajar. Pola manajemen adalah pengaturan tata kelo­ la yang sesuai dengan kebutuhan masing­masing sekolah.

Manajemen Sekolah Saat Ini dan Tantangannya

Sekolah, sebagaimana layaknya individu, memiliki kondisi dan persoalan yang berbeda­beda satu dengan yang lain. Masing­ masing sekolah adalah entitas unik yang akan beroperasi optimal apabila menyesuaikan diri dengan konteks di mana ia berada. Na­mun pada kenyataannya, pengelolaan sekolah dilakukan dengan manajemen yang polanya seragam.

Manajemen sekolah memiliki pola umum yang mengacu pada re­gulasi terkait pengelolaan sekolah. Pola ini telah diterapkan cukup lama sehingga dikenal sebagai manajemen tradisional sekolah.

Manajemen Tradisional Sekolah

Pola manajemen sekolah, secara prinsip tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya aturan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta Standar Pengelolaan Pendidikan yang menjadi rujukan dalam hal tata kelola sekolah. Standar pengelolaan memuat syarat minimal pengelolaan sekolah meliputi bidang:

a. Perencanaan Program

b. Pelaksanaan Rencana Kerja

c. Pengawasan dan Evaluasi

d. Kepemimpinan Sekolah

e. Sistim Informasi Manajemen

f. Penilaian Khusus.

Dalam perencanaan, regulasi tersebut juga mensyaratkan setiap satuan pendidikan menjalankan manajemen dengan pola yang standar. Dalam konteks implementasi pelaksanaan rencana kerja misalnya, komponen yang ditentukan oleh standar adalah:

1. Pedoman Sekolah
2. Struktur Organisasi Sekolah
3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah
4. Bidang Kesiswaan
5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Bidang Sarana dan Prasarana
8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan
9. Budaya dan Lingkungan Sekolah
10. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

Dengan keberadaan standar inilah, kemudian pola manajemen se kolah terkesan kaku dan kurang luwes. Seolah segala langkah opera­ sional sekolah harus berpatokan pada langkah­langkah dengan acuan yang telah ditentukan. Tidak disuratkan bahwa kondisi peserta didik, konteks lokal, dan perubahan yang terjadi menjadi faktor pertimbangan sekolah. Padahal era di masa depan, menuntut flek­ sibilitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.

Satuan pendidikan sebenarnya diberi ruang yang luas untuk mengembangkan diri dalam lingkup yang ditentukan dalam stan­ dar serta dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Akan tetapi pengelolaan sekolah belum sepenuhnya mampu mandiri, dan cenderung masih bergantung pada regulasi. Konsep MBS hanya berhenti pada tataran regulasi, dan tidak terimplemen­ tasi di dalam tataran operasional di sekolah.

Manajemen Berorientasi Kualitas Belajar Siswa

Pola manajemen sekolah berbeda dengan manajemen umumnya. Khususnya dalam hal orientasi. Fokus manajemen sekolah adalah untuk menghadirkan proses pembelajaran siswa yang berkualitas. Manajemen sekolah harus mampu menyesuaikan diri akibat berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap berfokus pada kualitas belajar siswa. Perubahan manajemen merupakan sebuah keniscayaan karena berbagai sebab, antara lain:

• Tuntutan kondisi lingkungan sekolah dan layanan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan;
• Learning outcome yang dibutuhkan untuk hidup di masa depan mengalami perubahan;
• Terjadinya pergeseran terhadap kebutuhan learning experience yang dibutuhkan anak di sekolah yang menuntut tata kelola yang berubah;
• Era informasi yang makin terbuka dan transparan;
• Kolaborasi menjadi salah satu ciri yang berkembang di masa yang akan datang dan hal ini mempengaruhi pola manajemen satuan pendidikan;
• Era desentralisasi menjadi trend yang terus berkembang sejalan dengan dukungan teknologi untuk menjalankan peer to peer communication.

Tantangan itu mau tidak mau membawa pengaruh pada perubahan pola manajemen SMA dalam berbagai aspek. Perubahan ini perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder pendidikan untuk mengubah pola pikir terkait penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal pola manajemen yang diterapkan. Pola manajemen sekolah harus fokus pada peningkatkan kualitas belajar siswa.

Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan pemerintah, memberi ruang yang luas untuk mendorong kemandirian satuan pendidikan dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas belajar. Kebijakan ini diambil melihat kondisi dunia pendidikan yang masih menghadapi berbagai persoalan, bukan hanya di tataran penyelenggaraan, me­lainkan dalam kesesuaian antara prinsip dasar dan implementasi­nya.

Kebijakan Merdeka Belajar dilatarbelakangi oleh berbagai hal, an­tara lain:

• Kebijakan kurikulum yang ditentukan pemerintah adalah kuri­ kulum berbasis kompetensi dengan penguatan pada praksis kontekstual. Maknanya, yang ditentukan pemerintah adalah kompetensi yang dimiliki peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Bukan materi yang harus dikuasai siswa. Sekolah diberi keleluasaan untuk melakukan proses belajar sepanjang bertujuan mencapai kompetensi yang ditentukan. Dengan de mikian sekolah dituntut tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian yang optimal.
• Untuk mengetahui capaian pembelajaran sesuai kebijakan kuri­kulum tersebut, diperlukan asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak, tidak cukup hanya dengan penilaian dari aspek pengetahuan. Oleh karena itu, sekolah diberi kewenangan yang luas untuk melakukan penilaian siswanya. Se­kolah diberi keleluasaan menentukan sendiri kelulusan siswanya.
• Guru perlu mendapat dukungan untuk lebih fokus pada bagaimana membangun suasana belajar dan mengefektifkan proses pembelajaran. Beban administratif dalam penyusunan dokumen perencanaan yang membebani perlu disederhanakan.
• Masyarakat masih memiliki keterbatasan akses pendidikan di wilayahnya. Oleh karena itu, perlu diberikan jaminan akses pendidikan berkualitas bagi semua warga negara tanpa kecuali dan perlu diberi keleluasaan pada Pemerintah daerah.
• Perguruan tinggi selama ini dianggap masih terbelenggu oleh berbagai regulasi dan masih belum menyentuh aspek kualitas. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai terobosan untuk lebih memberi keleluasaan pada perguruan tinggi.
• Upaya peningkatan kompetensi guru selama ini dilakukan dengan pola pelatihan yang kurang memiliki dampak sistemik. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kompetensi guru yang lebih inovatif dan memberikan dampak pada kualitas pendidikan secara sistemik.

Secara teknis, Kebijakan Merdeka Belajar dituangkan dalam beberapa kebijakan Kementerian, yakni:

1. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar sis­ wa dengan mengacu pada target capaian kompetensi. USBN di­ tiadakan dan mengembalikan penilaian kepada pendidik;
2. UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter;
3. Dokumen perencanaan guru dibuat lebih ringkas dan praktis inovatif dan simpel;
4. PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah;
5. Tahap awal untuk melepaskan belenggu agar perguruan tinggi lebih mudah bergerak dan lebih menyentuh aspek kualitas;
6. Melakukan inovasi penguatan guru dalam program Guru Peng­gerak.

Kebijakan Merdeka Belajar pada intinya adalah memberikan ke­ merdekaan kepada satuan pendidikan untuk fokus pada pening­ katan kualitas belajar siswa, sebagai ruhnya pendidikan. Dengan kondisi demikian, satuan pendidikan dituntut untuk mengarah pada kemandirian dan kualitas. Salah satu upaya strategis adalah menyesuaikan pola manajemen sekolah sesuai dengan perkem­ bangan zaman agar tetap fokus pada upaya peningkatan kualitas belajar siswa.

Dengan perubahan pada tuntutan kompetensi yang harus dikua­sai peserta didik, pola manajemen SMA, mau tidak mau harus berubah. Tanpa perubahan menyesuaikan dengan kondisi, sekolah tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Perubahan tak bisa dielakkan. Sekolah yang tidak mengikuti peruba­ han, hanya akan membuang­buang waktu dan energi, dan lambat laun akan ditinggalkan. Dalam hal manajemen sekolah pun demiki­ an. Ke depan, sekolah tidak bisa lagi dikelola sebagai pola birokrasi yang hanya sekedar menjalankan tugas. Sekolah harus mandiri, otonom, dengan pengelolaan kolaboratif dan partisipatif.

Sekolah masa depan adalah sekolah yang efektif melakukan pembe lajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa dan dikelola dengan manajerial yang kuat fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa. Wujud sekolah sebagai material dan kulturan akan berubah. Bah­kan keberadaan sekolah secara fisik pun ke depan akan mengalami redefinisi. Apakah masih diperlukan tempat berkumpulnya banyak orang untuk belajar? Ini pertanyaan mendasar yang lambat laun akan terjawab oleh zaman.

Akan tetapi dalam konteks pendidikan, manusia memerlukan proses pendidikan sebagai warisan peradaban dari generasi ke generasi. Yang harus disadari adalah materi ajar cara belajar dan sumberdaya pendukung proses pembelajaran akan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah pola pengelolaan sekolah, harus terus di upgrade menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Tata kelola sekolah kini perlu mulai melakukan redefinisi secara bertahap untuk mengantisipasi berbagai perubahan di masa yang akan datang. Beberapa fokus penting dalam manajamen sekolah antara lain:

1. Posisi kepala sekolah sebagai pemimpin dalam kepemimpinan instruksional sekolah yang fokus pada peningkatkan kualitas belajar siswa;
2. Struktur organisasi dan tata kelola pendidikan baru yang sesuai dengan kondisi saat ini dan adaptabel terhadap perubahan di masa datang, dan tidak kaku mengikuti format yang standar, sehingga cenderung formalistik;
3. Penyelenggaraan sekolah secara kolaboratif, terutama dalam hal pembelajaran, sehingga menuntut pola manajemen kolegial;
4. Sekolah menghasilkan proses transformasi sosial: peningkatan martabat, perekonomian, dan lain­lain.
5. Berjalan melalui tahahapan­tahapan yang sinambung, terus berubah selaras dengan perkembangan.

Dengan kondisi demikian, ke depan sorotan mengenai manajemen sekolah akan lebih menjadi perhatian semua pihak, khususnya di dunia pendidikan karena sangat menentukan keberhasilan pengelo­laan pendidikan di masa yang akan datang.

Sebagai gambaran isi buku, berikut ini Daftar Isi Buku Pola Baru Manajemen SMA:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KEGUNAAN BUKU

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 MANAJEMEN SEKOLAH SAAT INI DAN TANTANGANNYA

Manajemen Tradisional Sekolah

Manajemen Berorientasi Kualitas Belajar Siswa

Kebijakan Merdeka Belajar

BAB 3 PEMICU PERUBAHAN MANAJEMEN SEKOLAH

Disrupsi Era Digital

Pergeseran Konten Pembelajaran

Penyesuaian Pengalaman Belajar Siswa

Teori Baru Organisasi Sekolah

BAB 4 ARAH PERUBAHAN POLA MANAJEMEN SMA

Kewenangan Manajemen

Pengambilan Keputusan

Ruang Gerak Organisasi.

Pendekatan

Orientasi

Pengaturan

Regulasi

Kontrol

Arah Tugas

Menghadapi Risiko

Pengelolaan Dana

Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Informasi

Pendelegasian Wewenang

Organisasi

Persaingan

BAB 5 MODEL MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Model Manajemen Sekolah

Inovasi Manajemen Sekolah

BAB 6 LANGKAH PERUBAHAN MANAJEMEN SMA

Kunci Sukses Perubahan

Menyiapkan Kondisi Berubah

Langkah Perubahan Pola Manajemen Sekolah

Evaluasi dan Tindak Lanjut

BAB 7 PENUTUP

REFERENSI 100

Download Buku Pola Baru Manajemen SMA

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Pola Baru Manajemen SMA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Download Buku Pola Baru Manajemen SMA.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Pola Baru Manajemen SMA. Semoga bisa bermanfaat.

Bagikan Artikel ini